Di ranah pemerintahan tokoh adat berperan dalam pross pengambilan suatu kebijakan,sama halnya dengan politik. Terkadang (jika diperlukan) tokoh adat kemudian hadir di tengah masyarakat sebgai elit yang berpengaruh dalam struktur masyarakat.

Penelitian dengan metode Kualitatif Deskriftif pernah dilakukan untuk melihat kesenjangan dan peran adat dalam perkembangan jalan politik di Indonesia.

Mengerti Adat dalam Politik Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Partisipasi politik yang berkembang dalam masyarakat adat Kampung Kuta dalam formulasi kebijakan bisa di lihat dalam dua proses. Pertama, partisipasi politik dalam proses kebijakan di internal komunitas adat, dan Kedua, partisipasi politik dalam proses formulasi kebijakan di tingkat desa.

Dalam rangka pembangunan politik kearah yang lebih demokratis, partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik akan menjadi suatu keharusan. Dalam memahami partisipasi politik terdapat dua konsep yang membagi masyarakat menjadi dua kelompok secara struktural fungsional.

Sebagai organisasi Masyarakat Adat, di dalam tubuh secara genealogis mengalir darah gerakan politik. Masyarakat yang ingin ikut serta dalam politik tidak boleh terlibat dalam kasus kriminal situs bola terpercaya atau apapun yang bertentangan dengan UU.

Peran Penting Adat dalam Politik Indonesia

Masyarakat adat memiliki kekuatan kolektif dalam politik, kemenangan pemilu berdasar suara terbanyak sesuai dengan kedaulatan masyarakat adat.

Masyarakat adat, selama ini, menjadi pihak yang paling terdampak kebijakan-kebijakan politik. Persoalan tersebut diduga, karena sistem dalam pemilihan umum dianggap belum cukup menampung keterlibatan masyarakat adat di seluruh Indonesia. Serta, cenderung mengerdilkan sistem kearifan lokal dalam pemilihan wakil-wakil dari golongan masyarakat adat.

Peran Penting Adat dalam Politik Indonesia

Sejak Soeharto lengser tahun 1998, masyarakat berbagai daerah dan etnis di Indonesia telah dengan terang-terangan dan vokal, bahkan kadang secara kasar menuntut penerapan adat setempat di daerah mereka masing-masing.

Usaha untuk menciptakan basis-basis politik berdasarkan adat tampaknya memiliki banyak titik kerawanan. Bahaya tersebut termasuk konflik etnis yang berkepanjangan, legitimasi atas ketidakmerataan sosial, pengingkaran atas hak-hak individu, menjauhnya perhatian atas kewarganegaraan, demokarsi, dan peraturan serta hukum di tataran nasional.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Terhaar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis dalam aturan pemerintahan / politik yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi.